CIREBON, G.-

Pemerintah Kota Cirebon menggelar Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Cirebon di Lapangan Madya, Kompleks Stadion Bima, Senin (17/8/2026). Upacara berlangsung khidmat dan diikuti unsur Forkopimda, jajaran Pemerintah Kota Cirebon, veteran, instansi vertikal, dunia usaha, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pelajar, serta masyarakat.

Di tengah suasana peringatan kemerdekaan, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo mengawali amanatnya dengan mengajak seluruh peserta upacara menyampaikan simpati dan doa bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tengah menghadapi musibah gempa bumi. Gempa berkekuatan 7,7 skala Richter tersebut terjadi pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

“Saya ingin mengawali pertemuan kita semua dengan ajakan untuk bersama-sama bersimpati pada peristiwa yang menimpa saudara kita, sesama rakyat Indonesia. Pada hari Sabtu, 15 Agustus 2026, saudara-saudara kita di wilayah Nusa Tenggara Timur ditimpa musibah gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter,” ujar Wali Kota.

Menurut Wali Kota, peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk kembali mengingat bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan bangsa. Karena itu, musibah yang terjadi di daerah lain juga menjadi perhatian bersama, tanpa dibatasi jarak wilayah.

“Jarak wilayah seharusnya tidak memutus ikatan kebangsaan kita. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya kita bersimpati dan mendoakan agar semuanya dapat pulih dengan cepat dan Tuhan senantiasa melindungi,” lanjutnya.

Setelah mengajak masyarakat mendoakan saudara sebangsa yang terdampak bencana, Wali Kota kemudian mengajak seluruh peserta upacara memaknai usia 81 tahun Indonesia sebagai perjalanan panjang yang harus diisi dengan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurutnya, tantangan Indonesia saat ini telah berubah. Kemerdekaan tidak lagi dihadapkan pada kolonialisme secara fisik, tetapi pada persaingan ekonomi, perubahan teknologi, tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat, serta kebutuhan terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan memberikan kepastian.

“Pemerintahan dituntut untuk matang, presisi, dan tidak lagi meraba-raba dalam mengeksekusi kebijakan. Sebab, tantangan kita hari ini bukan lagi kolonialisme fisik, melainkan kompetisi ekonomi, transformasi pelayanan yang serba digital, dan kepastian tata kelola yang transparan,” tuturnya.

Ia menegaskan, kemerdekaan di era sekarang harus dibuktikan melalui kinerja dan manfaat yang dirasakan langsung masyarakat. Bersama Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, Wali Kota menyatakan komitmennya untuk menghadirkan pemerintahan yang tidak berhenti pada urusan administratif, tetapi memastikan pelayanan publik benar-benar menjawab kebutuhan warga.

“Menjaga kemerdekaan di era modern menuntut pembuktian yang konkret dari penyelenggara negara. Saya bersama Ibu Siti Farida Rosmawati, memegang komitmen teguh bahwa kepemimpinan ini bukan sekadar mengurus administrasi dari balik meja,” ujarnya.

Dalam amanatnya, Wali Kota juga menyampaikan sejumlah capaian Pemerintah Kota Cirebon selama 2026. Di bidang kesehatan, Kota Cirebon memperoleh Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 setelah cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 100,33 persen. Capaian tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan kesehatan.

Sementara di sektor ekonomi, Kota Cirebon meraih Terbaik I Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Tingkat Kota se-Jawa Bali pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 dari Kementerian Dalam Negeri. Menurut Wali Kota, pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan angka statistik, tetapi juga menyangkut kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Daya beli masyarakat adalah mesin penggerak ekonomi daerah. Jika harga dibiarkan liar mengikuti mekanisme pasar tanpa intervensi negara, pihak yang paling pertama terdampak adalah dapur masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah,” tuturnya.

Selain itu, Pemkot Cirebon bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) terus melakukan penataan kawasan bantaran Sungai Sukalila. Hingga pertengahan 2026, progres pengerjaan pada segmen pertama telah melampaui 51 persen. Penataan tersebut menjadi bagian dari upaya mengembalikan fungsi bantaran sungai sebagai infrastruktur pengendali air sekaligus ruang terbuka.

Wali Kota menyampaikan, berbagai program pembangunan tersebut tidak akan berjalan maksimal tanpa keterlibatan masyarakat. Kolaborasi pemerintah dan warga menjadi bagian penting dalam membangun kota yang aman, nyaman, dan terawat.

“Tata kelola kota saat ini menuntut adanya kolaborasi. Di Kota Cirebon, keterlibatan aktif masyarakat harus masuk dan menjadi bagian dari sistem,” katanya.

Mengakhiri amanatnya, Wali Kota mengajak seluruh elemen masyarakat mengisi kemerdekaan melalui peran masing-masing. ASN diminta menghadirkan pelayanan yang cepat dan berkualitas, pelajar didorong terus meningkatkan kapasitas diri, sementara pelaku usaha dan UMKM diharapkan menjadi bagian dari penggerak ekonomi daerah.

“Nasionalisme kita hari ini adalah nasionalisme yang bekerja keras, berpikir rasional, dan berkolaborasi memajukan daerah,” pungkasnya.

(Rah/BAP/DSH/MDS)