Kalimantan Tengah,TG.- Rusli Salim mewakili pengusaha Kelapa Sawit Terkait program pemerintah pusat tentang Tax Amnesti atau Pengampunan pajak yang program tersebut sedang digenjot melalui sosialisasi keberbagai daerah. Seperti halnya sosialisasi di Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur menghadirkan para Pejabat Muspida,Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur,  OPD terkait,terutama menghadirkan para pengusaha. Drs H Jaya Saputra

Kalimantan Tengah,TG.-

Rusli Salim mewakili pengusaha Kelapa Sawit

Terkait program pemerintah pusat tentang Tax Amnesti atau Pengampunan pajak yang program tersebut sedang digenjot melalui sosialisasi keberbagai daerah. Seperti halnya sosialisasi di Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur menghadirkan para Pejabat Muspida,Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur,  OPD terkait,terutama menghadirkan para pengusaha.

Drs H Jaya Saputra MM kepala dinas pendapatan propinsi kalimantan tengah duduk sebelah kanan bupati memberikan penyampaian tentang prosentasi pembagian pendapatan pajak antara Pusat, Propinsi dan kabupaten. 

Sementara itu sebagaimana yang disampaikan wartawan Gelombang dari lokasi bahwa Bupati Kotawaringin Timur dalam testimoninya mengatakan, target dari Pendapatan Asli Daerah  sekitar  Rp 286 M bahkan akan diupayakan mencapai diatas 350 M. Penyampaian target pendapatan itu dikatakan bupati didepan para tamu undangan yang hadir diacara tersebut.

Ketua DPRD Kotawaringin Timur

Pengusaha yang diundang hadir dalam acara itu diantaranya Bapak Rusli Salim yang biasa disebut Atong.  Rusli Salim selaku general manager humas PT.Sukajadi Sawit Mekar ikut hadir bersama para pengusaha perkebunan sawit lainnya.  PT.Sukajadi Sawit Mekar memiliki 2 HGU dan 2 pabrik. Hal itu seperti juga yang disampaikan Rusli Salim ketika diwawancara tabloid Gelombang di sela sela acara itu. “ ..disamping bayar PBB,PPH,BPJS,Pajak Kendaraan, Sumbangan Pihak Ketiga diluar CSR, adalah 10 rupiah per kg dibayarkan di Bank Kalteng dengan laporan pertiga bulan..” tuturnya.

Rusli Salim juga mengatakan  bahwa PBB dibayar berdasarkan jumlah dan umur  tanaman. Sementara itu pengeluaran lainnya adalah untuk pembiayaan  CSR, Kas Desa, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA), Perbaikan jalan, Penyuluhan tentang kebakaran hutan.( Sudira )