Cirebon Kota,G.- Pemkot Cirebon dapat predikat WTP atau “Wajar Tanpa Pengecualian” dari BPK untuk laporan keuangan 2025. Tapi DPRD minta jangan cepat puas. Masih ada catatan yang harus dibenahi.

Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD membahas pertanggungjawaban APBD 2025, dipimpin Ketua DPRD Andrie Sulistio.

WTP Bukan Berarti Sempurna
Andrie menegaskan, dapat WTP bukan berarti tidak ada masalah. BPK tetap memberikan catatan untuk diperbaiki.

“Yang harus dibenahi itu soal pengawasan, sistem keuangan, pendapatan daerah, pengelolaan aset, sampai pengawasan BUMD dan RSUD,” kata Andrie.

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD, Harry Saputra Gani juga meminta Pemkot menindaklanjuti semua catatan BPK.

“Banggar minta TAPD menjelaskan lagi soal realisasi pendapatan, belanja, dan hutang jangka pendek maupun panjang,” ujar Harry.

Banggar juga merekomendasikan evaluasi manajemen internal RSUD Gunung Jati. Tujuannya agar pelayanan kesehatan ke warga makin baik.

Fokus ke Dampak ke Warga
Walikota Cirebon Effendi Edo mengatakan, laporan pertanggungjawaban APBD ini penting sebagai bahan evaluasi.

“Ini bukan cuma soal berapa uang yang masuk dan keluar. Tapi juga dampaknya ke masyarakat,” kata Edo.

Menurutnya evaluasi mencakup penataan ruang kota yang adil, ruang publik, dan peningkatan layanan dasar.

Edo juga mengapresiasi catatan DPRD. “Ini bagian dari pengawasan agar pemerintahan berjalan lebih baik,” ucapnya.

Catatan DPRD ke Pemkot
1.Perkuat pengawasan internal keuangan daerah
2.Optimalkan pendapatan dan kelola aset dengan benar
3.Perbaiki tata kelola BUMD dan BLUD
4.Evaluasi manajemen RSUD Gunung Jati

Dengan begitu, predikat WTP tahun depan bisa dipertahankan dan pelayanan ke masyarakat makin bagus.

(Humas DPRD Kota Cirebon./cakra)