Cirebon Kota,G.– Komisi I DPRD Kota Cirebon turun langsung mengecek pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil Kota Cirebon, Kamis 4/6/2026. Tujuannya memastikan warga dapat layanan administrasi kependudukan yang cepat dan nyaman.

Ketua Komisi I Agung Supirno mengatakan, kunjungan ini untuk melihat langsung kondisi kantor, alur pelayanan, dan fasilitas yang tersedia. Sekaligus mengecek program kerja Disdukcapil tahun 2026 dan rencana 2027.

“Administrasi kependudukan itu dasarnya semua layanan publik. Dari urus BPJS, sekolah, sampai bantuan pemerintah, semua butuh KTP dan KK. Jadi pelayanannya harus bagus,” ujar Agung.

Dari hasil monitoring, Komisi I menilai Disdukcapil sudah banyak berinovasi. Contohnya, pencatatan warga meninggal langsung dilaporkan, dan data pindah-datang disebar sampai ke RT-RW. Itu dinilai mempercepat proses.

Agung juga mengapresiasi layanan akta kelahiran untuk anak hasil nikah siri. Menurut aturan, setiap anak berhak punya dokumen kependudukan. Komisi I minta Disdukcapil terus sosialisasi agar orang tua paham pentingnya akta, dan bisa sekalian dorong isbat nikah.

“Terobosannya sudah bagus. Tinggal fasilitasnya yang perlu dibenahi, seperti ruang bermain anak yang kursinya sudah lapuk,” kata Agung.

Anggota Komisi I Syaifurrohman menambahkan, sosialisasi ke masyarakat masih harus digencarkan. Banyak warga belum paham bahwa anak nikah siri tetap bisa dapat akta lahir.

Kepala Disdukcapil Andi Armawan menjelaskan, saat ini antrean masih panjang. Ada loket yang antre sampai 100-120 orang. Tapi untuk layanan KIA dan penggantian KTP rusak/hilang, warga tidak perlu antre panjang. Petugas juga fleksibel untuk warga dari luar kota.

Disdukcapil rutin update data tiap bulan dan kirim ke kecamatan sampai RT-RW. Data juga disinkronkan dengan Dinkes, Dinsos, BPJS, dan BPS untuk program Satu Data Indonesia.

Kendalanya di anggaran. Andi menyebut dana 2026 sangat terbatas. Tahun 2025, Disdukcapil bisa turun ke masyarakat 27 kali untuk perekaman KTP. Tahun ini cuma 60 kali pelayanan untuk semua jenis urusan: KK, KTP, KIA, kematian, pindah-datang.

“Kalau anggaran ditambah, kami bisa perbanyak layanan keliling dan benahi sarana prasarana biar warga makin nyaman,” kata Andi.

Komisi I DPRD berkomitmen mengawal kebutuhan Disdukcapil ke Banggar dan TAPD agar pelayanan ke warga tetap optimal.

(Humas DPRD Kota Cirebon./cakra)