Cirebon Kabupaten,G.-
Masyarakat Ambulu meminta segera dilakukan Penonaktifan Kepala Desa Ambulu sampai ada hasil audit dan investigasi anggaran desa tahun 2018-2023 oleh Inspektorat (Irbansus). Sampai proses gugatan ini selesai nanti di Pengadilan Tata Usaha Negara karena proses hukum di PN Sumber Kompetensi Aboslut.

Hal tersebut sebagaimana info yang  dihimpun oleh media dari narasumber dilapangan.

Menurut sumber, bahwa Permohonan Masyarkat ini Bukan tanpa alasan karena sudah melalui tahapan di antaranya :
1. Audiensi Masyarakat dengan BPD pada hari senin tanggal 11 Desember 2023 bertempat di kantor Kecamatan Losari,Kabupaten Cirebon untuk menggali informasi bahwa anggaran digunakan untuk apa. Jawaban dari BPD hampir kebanyakan tidak tahu.

2. Unjuk Rasa dan Audiensi Masyarakat dengan Pemerintahan Desa Ambulu pada Senin, tanggal 24 Juni 2024 di Kantor Balai Desa Ambulu, Kecamatan Losari,Kabupaten Cirebon bahwa apa yang menjadi  pertanyaan selama ini,  banyak sekali yang tidak bisa terjawab oleh Pemerintahan Desa. Dalam hal ini  mengenai penggunaan Anggaran dan janji pemerintahan desa akan memberikan data BLT, tapi ternyata  sampai saat ini terkesan mengabaikan.

3. Pengajuan aduan kepada Inspektorat mengenai Anggaran Desa Ambulu, yang terrnyata hasil audit dan investigasi ada kelebihan atau penyalahgunaan Anggaran Desa yang sangat lumayan jumlahnya.

4. Audiensi masyarakat, Pemerintahan Desa Ambulu, Inspektorat dan Perwakilan DPMD di Kantor Dinas Pemerdayaan Maasyarakt dan Desa (DPMD). Hasil audiensi pertanyaan yang di ajukan kepada pmerintahan Desa Ambulu banyak yang tidak bisa dijawab sehingga DPMD melakukan kesepakatan pertanyaan tertulis dan akan di jawab tertulis juga oleh PemDes Ambulu.

“Tetapi pertanyaan tersebut yang kami ajukan secara tertulis sampai sa at ini belum di jawab dan berhak tidak menjawab menurut Kepala Desa Ambulu. Bahkan data BLT dan bansos lainnya yang menyatakan akan di berikan salinannya sampai sa at ini tidak memberikan mengabaikan,” tuturnya.

5. Pada sa at Audiensi di DPMD Perwakilan dari Inspektorat menyatakan dengan jelas bahwa hasil audit dan investigasi anggaran tahun 2022 ada kelebihan/penyelewengan anggaran dan kami masyarakat agar bisa untuk mengawasi dana pengembalian tersebut.

6. ” Selanjutnya Kami mengirim surat ke Inspektorat kembali untuk meminta audit dan investigasi Anggaran Dana Desa Tahun 2018 sampai 2023 oleh Irbansus, karena indikasi kelebihan/penyelewengan anggaran sangat besar, karena dana yang begitu besar tetapi pembangunan fisik hampir tidak ada. Tapi sampai saat ini permintaan kami kepada Inspektorat belum terlaksana.” Ungkapnya.

Akibat anggaran Desa tidak akuntabilitas, tidak  transaparan, tidak partisipativ, tidak berkeadilan, dan tidak efisien, sehingga kekayaan serta mata pencaharian asli Masyarakat Desa mengalami penurunan bahkan merugi,

Empang seperti Lautan karena batas empang satu dan lain hilang. Banjir yang hampir setiap saat menggenang pemukiman serta ikan ternak yang ada di empang terseret air banjir Rob. Sawah sudah tidak produktif lagi,Dari dasar tersebut warga masyakakat di wakili oleh Forum Masyarakat Ambulu Peduli meminta kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,  PJ Bupati untuk segera menonaktifkan Kepala Desa Ambulu/ Mundur.

Terkait hal itu perwakilan masyarakat sudah mengirimkan surat permohonan ke DPMD, yang  tembusannya ditujukan kepada  PJ bupati Cirebon, serta KPK. Hal ini sebagaimana disampaikan sumber yang menyebut dirinya Wadiboy.

(Hendy)