CIREBON – Komisi III DPRD Kota Cirebon menggelar rapat koordinasi lintas sektoral, Selasa 12/8/2026 di Griya Sawala DPRD. Rapat ini membahas cara mencegah dan menangani kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Fokus utama: melindungi pelajar dari paparan pornografi di internet.Rapat dihadiri Dinsos, DP3APPKB, Disdik, Kepolisian, dan RSD Gunung Jati.1. Kasus Kekerasan Seksual pada Pelajar Masih TinggiKepala DP3APPKB Buntoro Tirto memaparkan, sepanjang 2026 sudah ada 26 kasus kekerasan seksual di Cirebon. 16 di antaranya korbannya pelajar.

Meski turun dari tahun lalu yang 30-40 kasus, jumlahnya masih memprihatinkan. Bahkan ada 1 kasus sampai ditangani langsung oleh Menteri.“Angka ini harus kita tekan lagi. 4 bulan ke depan harus jadi perhatian serius,” kata Buntoro.2. 3 Kendala Besar: Uang, SDM, dan Rumah Aman. Ketua Komisi III Yusuf MPd menyebut ada 3 kendala utama dalam penanganan:Anggaran terbatas untuk proses hukum dan pendampingan korban.

SDM kurang, terutama psikolog dan ahli hukum anak.Belum ada Rumah Aman sebagai tempat sementara bagi korban selama proses pemulihan.

Meski begitu, Yusuf mengapresiasi kerja PSM, TKSK, dan Motekar yang terus turun ke lapangan.Rapat ini juga untuk mematangkan penerapan PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Anak di Dunia Digital atau “PP Tunas”.

Sorotan: Pelajar Kecanduan HP & Terpapar Konten PornoKomisi III paling menyoroti dampak media sosial ke pelajar. Banyak anak jadi kecanduan “doom scrolling” dan tanpa sengaja melihat konten pornografi karena algoritma.“Anaknya secara fisik normal, tapi daya pikir dan psikologinya terganggu. Butuh pendampingan khusus seperti ABK,” ujar Anggota Komisi III R. Endah Arisyanasakanti.Endah mengusulkan edukasi rutin ke orang tua. Momen paling pas saat pembagian rapor, karena semua orang tua datang ke sekolah.

Materinya harus diisi langsung oleh DP3APPKB atau Disdik, bukan hanya guru. Solusi: Edukasi, Pengawasan, dan Blokir KontenKomisi III minta 3 hal dilakukan segera:Edukasi: Guru dan orang tua dibekali cara mengawasi HP anak dan menjelaskan bahaya konten negatif.

Pengawasan: Sekolah batasi penggunaan HP saat jam pelajaran.Blokir: Disdik diminta dorong pemerintah pusat menertibkan tayangan TV dan media sosial yang tidak ramah anak.Kabid Dikdas Disdik Ade Cahyaningsih setuju. “Serangan konten di HP sekarang sangat deras. Kalau orang tua dan sekolah tidak kompak, kita kewalahan,” tegasnya.Komisi III berkomitmen mengawal anggaran agar program pencegahan dan perlindungan anak di Cirebon bisa berjalan maksimal.

Hadir juga Anggota Komisi III: Indra Kusumah, Stanis Klau, Laurentia Mellynda, Prisilia, Rinna Suryanti, dan Hendi Nurhudaya.

(Humas DPRD Kota Cirebon./Cakra)