Tasikmalaya, G.-

Kegiatan tersebut di laksanakan di setiap desa seperti halnya yang di laksanakan di 15 desa se-kecamatan cipatujah kabupaten tasikmalaya. Sebagai mana yang telah di instruksikan oleh bpk Presiden RI H. Prabowo Subianto. Selasa 20/05/2025.

Didalam Tahapan musyawarah pembentukan Koperasi Merah Putih ini dapat dilakukan melalui tiga cara, yakni membentuk koperasi baru, koperasi yang sudah ada dengan kinerja baik, atau koperasi yang tidak aktif direvitalisasi. Setelah legalitas disahkan, diadakan rapat untuk membentuk pengurus resmi koperasi. Dan menyepakati pendirian koperasi, memilih nama koprasi, dan menentukan arah usaha yang akan dijalankan. Kemudian Pendirian Notaris, berita acara hasil musyawarah, diserahkan kepada notaris untuk dibuatkan akta pendirian koperasi.

Di dalam acara musyawarah Pembentukan Pengurus koperasi itu di dampingi dari Dinas Kopukmindag, Dinas PMD ibu Nia kabupaten tasikmalaya, Muspika kecamatan cipatujah yang di pimpin lansung Camat Bayu Wijaksana, Danramil 1225 cipatujah Czi Rohadi serta jajaran, Kapolsek cipatujah AKP Supian SH serta jajaran, dan di ikuti Pedamping desa, Enjang, Martin, Utad, Ronis, Seluruh Kepala desa, perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, karang taruna, kader posyandu, PKK, organisasi islam, dan tamu undangan lainnya.

Tujuan Kopdes Merah Putih ini adalah Mengoptimalkan potensi atau kemandirian desa, melalui usaha kolektif berbasis kebutuhan lokal, melalui layanan seperti simpan pinjam, logistik, klinik desa, cold storage, dan sembako murah. Juga memperkuat swasembada pangan dan pemerataan ekonomi.

Pentingnya Koperasi Merah Putih,
Mempercepat penguatan ekonomi desa, dan menumbuhkan semangat gotong royong dan kekeluargaan dalam pembangunan ekonomi.bahkan nantinya menjadikan desa sebagai pilar pembangunan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam hal ini Kepala Desa dan Lurah sangat penting dalam mewujudkan target pembentukan Koperasi Merah Putih. Peran Pemerintah menyediakan modal awal untuk setiap Kopdes Merah Putih sebesar Rp 3 miliar. Mendorong penerima manfaat bantuan sosial menjadi anggota dan atau pengurus koperasi. Memfasilitasi produk penerima bantuan pemerdayaan untuk dipromosikan dan dipasarkan melalui koperasi.. (Saepuloh)