CIREBON KOTA, G.-
Dukungan terhadap kebijakan ramah lingkungan dan efisiensi birokrasi ditunjukkan Anggota DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno, dengan cara tak biasa. Kamis [10/4/2026], ia berlari sejauh 6,5 kilometer dari kawasan Punyuken, Harjamukti, menuju Kantor DPRD di Jalan Siliwangi.

Aksi itu dilakukan bertepatan dengan optimalisasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day yang kini rutin digelar setiap Kamis. Bagi Agung, kebijakan ini merupakan simbol keberpihakan pemerintah terhadap isu lingkungan global.“Kami di legislatif mendukung penuh optimalisasi CFD setiap Kamis ini. Ini ikhtiar kecil untuk dampak besar bagi pengurangan emisi karbon dan penghematan energi nasional,” tegas Agung usai tiba di kantor dewan.

Agung menilai, selain aspek lingkungan, CFD juga diproyeksikan memantik geliat ekonomi lokal. Dengan meningkatnya penggunaan transportasi umum, sektor UMKM dan pelaku transportasi publik di Kota Cirebon diharapkan mendapat dampak ekonomi langsung dari mobilitas ribuan ASN.

“Ketika ASN beralih ke angkutan umum atau berjalan kaki, ada perputaran uang di bawah. Warung sarapan ramai, angkot punya penumpang. Ini yang kami dorong,” tambahnya.

Tak hanya CFD, DPRD Kota Cirebon secara prinsip juga mendukung kebijakan Work From Home [WFH] bagi ASN dan pegawai BUMD yang mulai diterapkan April 2026. Kebijakan ini disebut sebagai tindak lanjut aturan pemerintah pusat.

Ketua DPRD menekankan, WFH diterapkan secara selektif agar pelayanan publik tetap prima. Beberapa pejabat dan unit layanan masyarakat tetap bekerja dari kantor (WFO).

“Prinsipnya, pelayanan publik tidak boleh terganggu. WFH ini untuk menjaga keseimbangan beban kerja dan meningkatkan efisiensi operasional pemerintahan,” kata Ketua DPRD dalam keterangan terpisah.

Penerapan WFH juga diyakini berkontribusi menekan mobilitas harian, sehingga berpotensi menurunkan emisi karbon di Kota Cirebon.

Jurus Ganda Menuju Birokrasi Hijau.
Melalui perpaduan skema CFD di hari Kamis dan WFH di hari Jumat, Kota Cirebon kini bersiap menjadi pelopor birokrasi yang adaptif, sehat, dan berwawasan lingkungan di Jawa Barat.

Berikut poin utama dukungan DPRD terhadap WFH:

1. Pelayanan Publik Tetap Utama : WFH tidak boleh mengganggu layanan kepada masyarakat.
2. Selektif : Hanya unit tertentu yang WFH, unit pelayanan tetap WFO.
3. Efisiensi : Menjaga beban kerja dan menekan biaya operasional pemerintahan.
4. Kepatuhan Pusat : Tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat.

Dengan dua kebijakan ini, Pemkot dan DPRD berharap Cirebon mampu memberi contoh bahwa reformasi birokrasi bisa sejalan dengan agenda pelestarian lingkungan.
( Hen )