Dituding Banyak Pungutan, TK Patra Komala Buka Suara

Dituding Banyak Pungutan, TK Patra Komala Buka Suara

CIREBON KABUPATEN, G.- Dugaan adanya pungutan yang memberatkan orang tua siswa mencuat di TK Patra Komala, Desa Comberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Keluhan itu bahkan sudah diteruskan warga ke Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon pada Rabu (13/5/2026). Menindaklanjuti laporan tersebut, Bidang PAUD Disdik Cirebon memanggil Kepala TK Patra Komala, Anifah, untuk dimintai klarifikasi. Hasil pertemuan disampaikan

CIREBON KABUPATEN, G.-

Dugaan adanya pungutan yang memberatkan orang tua siswa mencuat di TK Patra Komala, Desa Comberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Keluhan itu bahkan sudah diteruskan warga ke Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon pada Rabu (13/5/2026).

Menindaklanjuti laporan tersebut, Bidang PAUD Disdik Cirebon memanggil Kepala TK Patra Komala, Anifah, untuk dimintai klarifikasi. Hasil pertemuan disampaikan melalui Sub Koordinator Bidang TK.

Anifah membantah adanya pungutan sepihak. Ia menyebut persoalan ini lebih ke miskomunikasi antara pihak sekolah dan wali murid.

“Kami minta maaf jika ada warga yang merasa keberatan. Tapi semua kebijakan di TK ini lewat musyawarah dan mendapat persetujuan orang tua. Mungkin ada yang tidak setuju tapi tidak menyampaikannya langsung ke kami,” ujar Anifah saat ditemui di kantor TK.

Ia menjelaskan, kegiatan luar kota yang memerlukan biaya dan pembelian AC di kelas juga berangkat dari inisiatif orang tua. Menurutnya, selama bertujuan untuk kemajuan sekolah dan kenyamanan anak didik, pihaknya akan mendukung penuh. Apalagi TK Patra Komala merupakan satu-satunya TK percontohan di Kabupaten Cirebon.

Di tempat terpisah, Kepala Bidang PAUD Disdik Cirebon, Abdul Basith, menegaskan pentingnya membedakan antara pungutan dan sumbangan.

“Pungutan itu biasanya tidak jelas peruntukannya dan sulit dipertanggungjawabkan. Sementara sumbangan atau partisipasi jelas kegiatan dan manfaatnya dirasakan bersama,” jelas Basith.

Ia memastikan, pihaknya sudah meminta sekolah agar setiap kegiatan yang melibatkan pembiayaan mendapat persetujuan tertulis dari orang tua murid.

“Jangan sampai kepala sekolah mengeluarkan kebijakan pembiayaan tanpa persetujuan wali murid,” tegasnya.

Basith juga meminta pihak sekolah segera berkoordinasi dengan wali murid, guru, dan yayasan agar setiap kebijakan berjalan transparan dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.

(Hendy)

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos