Majalengka, G.-
Komisi III DPRD Kabupaten Majalengka telah melakukan peninjauan lapangan terhadap lokasi banjir di wilayah Desa Kasturi Kecamatan Cikijing Kab. Majalengka. Peninjauan ini guna memastikan penyebab pasti terjadinya banjir di wilayah tersebut pada Kamis (08/01/26)

Ketua Komisi III DPRD Majalengka, H. Iing Misbahudin, menyampaikan bahwa ada persoalan serius yang harus segera diintervensi oleh Pemerintah terhadap hasil analisis dari Komisi III DPRD Majalengka.

Berdasarkan peninjauan Komisi III di lapangan menunjukkan bahwa banjir bukan sekadar faktor alam atau curah hujan tinggi, melainkan adanya hambatan infrastruktur yang sudah tidak memadai lagi, diantaranya:

1. Pendangkalan Sungai yang Masif: Terjadi sedimentasi yang sangat parah sehingga kapasitas tampung sungai mengecil drastis. Saya minta pemerintah segera menurunkan alat berat untuk melakukan normalisasi dan pengerukan di sepanjang sungai tersebut.

2. Masalah Jembatan di Depan Masjid At-Tin: Ini adalah temuan krusial, jembatan konstruksi lama ini memiliki tiang penyangga di tengah sungai. Tiang ini menjadi ‘perangkap’ sampah dan material yang menyumbat aliran air, sehingga air meluap ke pemukiman warga.

Dan atas kejadian banjir tersebut Komisi III menuntut kepada Pemerintah agar segera melakukan langkah konkrit yakni melalui

1. Jangka Pendek, dengan segera melakukan pengerukan sungai di titik-titik pendangkalan terdalam di wilayah Kasturi.

2. Jangka Menengah (Anggaran 2026): agar dilakukan rekonstruksi jembatan di depan Masjid At-Tin. Jembatan tersebut harus diganti dengan desain modern tanpa tiang tengah (single span) agar aliran air lancar.

Ia juga menegaskan bahwa Komisi III mendorong pemerintah agar lebih serius terhadap kebutuhan infrastruktur dalam penanganan banjir tersebut. Dan mendesak agar Dinas PUTR Majalengka segera berkoordinasi dengan pihak BBWS.

“Kami di Komisi III tidak ingin hanya melihat pemerintah sibuk memberikan bantuan sembako saat banjir. Namun masyarakat juga membutuhkan solusi infrastruktur agar banjir tidak terulang lagi, “tegasnya

Jangan sampai anggaran besar di 2026 nanti habis untuk hal-hal yang bukan prioritas kepentingan dan kesejahteraan warga masyarakat, tutup Iing. (eka)