CIREBON – Sebanyak 25 siswa diduga keracunan Makan Bergizi Gratis [MBG] di wilayah Harjamukti, Kota Cirebon, pada Senin [9/11/2026]. DPRD Kota Cirebon mendesak Wali Kota menghentikan operasional SPPG Harjamukti 01 dan memberikan sanksi tegas.Kasus ini kembali terjadi belum sepekan setelah penandatanganan pakta integritas pasca kejadian serupa di Kelurahan Kalijaga. Keracunan massal diduga akibat makanan program
CIREBON – Sebanyak 25 siswa diduga keracunan Makan Bergizi Gratis [MBG] di wilayah Harjamukti, Kota Cirebon, pada Senin [9/11/2026]. DPRD Kota Cirebon mendesak Wali Kota menghentikan operasional SPPG Harjamukti 01 dan memberikan sanksi tegas.Kasus ini kembali terjadi belum sepekan setelah penandatanganan pakta integritas pasca kejadian serupa di Kelurahan Kalijaga.

Keracunan massal diduga akibat makanan program MBG. Korban 25 anak harus mendapatkan perawatan medis.
Korbannya adalah para siswa penerima manfaat MBG. Pihak yang merespons adalah Komisi III DPRD Kota Cirebon, Wali Kota Cirebon, dan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional [BGN] Kota Cirebon.
Lokasi kejadian di wilayah layanan SPPG Harjamukti 01. Para korban dirawat di sejumlah rumah sakit di Kota Cirebon. Peristiwa terjadi Senin, 9 November 2026.

Diduga karena kelalaian dalam penyediaan bahan hingga penyajian makanan. Padahal pakta integritas baru saja ditandatangani untuk memperbaiki performa.Menindaklanjuti kejadian, Komisi III DPRD langsung meninjau rumah sakit untuk memastikan pelayanan medis bagi korban. DPRD dan Wali Kota sepakat melakukan evaluasi menyeluruh dan memperketat sanksi.
Anggota Komisi III DPRD, Umar Stanis Klau, menyatakan kekecewaannya. Ia meminta SPPG Harjamukti 01 dihentikan sementara.”Komisi III meminta kepada Wali Kota agar SPPG ini dihentikan aktivitasnya dulu. Harapannya setelah penandatanganan pakta integritas ada performa yang lebih baik. Di sini kami kecewa. Harus ada sanksi,” tegas Umar saat meninjau SPPG Harjamukti 01.
Umar mendorong agar pengawasan dan pertanggungjawaban tidak hanya pada Kepala SPPG. Ke depan, pakta integritas harus melibatkan tiga aktor utama: Kepala SPPG, Ketua Yayasan, dan mitra/investor.DPRD menegaskan BGN sudah memiliki aturan sanksi yang jelas. Pada kasus sebelumnya di Kalijaga 5, Kepala SPPG dipecat dan dapur ditutup.
“Apalagi kalau hasil lab-nya terbukti seperti yang kemarin di Kalijaga 5, kita berharap tidak ada toleransi, harus ditindak tegas. Kita tidak mau anak-anak kita dijadikan ajang percobaan,” tambahnya.Sementara itu, Koordinator Wilayah BGN Kota Cirebon, Yoga Adijaya, menyampaikan permohonan maaf kepada siswa dan orang tua korban.
“Saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Tentu tidak ada pihak yang menginginkan kejadian seperti ini. Kami sangat prihatin, terlebih yang terdampak adalah anak-anak,” tuturnya.
Diketahui, SPPG Harjamukti 01 melayani hingga 2.500 penerima manfaat setiap hari yang tersebar di 14 sekolah di wilayah Harjamukti. Evaluasi menyeluruh dinilai mendesak mengingat vitalnya peran unit tersebut.
[Humas DPRD Kota Cirebon]












