Cirebon Kota,G.- Program perbaikan rumah tidak layak huni atau Rutilahu di Kota Cirebon belum bisa jalan sampai pertengahan 2026. Penyebabnya: kas daerah masih kosong karena anggaran dari pusat dipotong.

Hal itu dibahas Komisi II DPRD Kota Cirebon bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP, Senin 22/6/2026.

Ketua Komisi II DPRD M Handarujati Kalamullah, yang akrab disapa Andru, mengatakan anggaran dari pemerintah pusat dipotong lebih dari Rp200 miliar. Akibatnya banyak program DPRKP yang anggarannya berkurang atau belum ada sama sekali.

“Termasuk biaya konsultan, pengawasan, dan gaji pendamping lapangan untuk program Rutilahu belum masuk di APBD murni 2026,” kata Andru.

Karena itu, DPRKP butuh tambahan anggaran lewat Perubahan APBD 2026. Usulan ini nanti akan dibahas DPRD bersama Tim Anggaran Pemkot atau TAPD.

Selain itu, Pemkot saat ini fokus mengisi kas untuk gaji pegawai dan gaji ke-13. “Jadi program pembangunan belum bisa jalan sebelum kas daerah cukup,” ujar Andru.

Meski begitu, persiapan program tetap jalan. Ada lebih dari 70 kegiatan Rutilahu yang sudah siap. Dokumen rencana dan anggarannya sudah dibuat.

Kepala DPRKP Wandi Sofyan menjelaskan anggaran Rutilahu tidak hilang. Hanya geser ke tahap kedua. “Tapi tenaga pendamping lapangan atau TFL dan biaya pengawasan harus dianggarkan dulu biar program bisa jalan,” katanya.

TFL penting karena mendampingi warga dari perencanaan sampai pembangunan. Satu TFL bisa menangani 20 sampai 30 rumah.

“Kalau dinas yang turun langsung, tidak akan cukup. Makanya butuh TFL tambahan,” kata Wandi.

DPRD dan DPRKP berharap anggaran yang kurang bisa segera disetujui di Perubahan APBD. Supaya perbaikan rumah warga miskin bisa cepat direalisasikan.

Rapat itu dihadiri Anggota Komisi II DPRD Karso, Een Rusmiyati, Dian Novitasari, dan Abdul Wahid Wadinih.

(Humas DPRD Kota Cirebon./cakra)