Cirebon Kota,G.– Kondisi sarana prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Cirebon masih memprihatinkan. Hal itu mengemuka saat Komisi I DPRD Kota Cirebon meninjau langsung kantor DPKP, Senin 25/5/2026. Dalam kunjungan itu, Komisi I mengecek kesiapan alat dan membandingkan beban kerja petugas dengan fasilitas yang tersedia. Hasilnya: banyak peralatan sudah tidak layak pakai. Komisi
Cirebon Kota,G.– Kondisi sarana prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Cirebon masih memprihatinkan. Hal itu mengemuka saat Komisi I DPRD Kota Cirebon meninjau langsung kantor DPKP, Senin 25/5/2026.
Dalam kunjungan itu, Komisi I mengecek kesiapan alat dan membandingkan beban kerja petugas dengan fasilitas yang tersedia. Hasilnya: banyak peralatan sudah tidak layak pakai.
Komisi I menegaskan akan memperjuangkan penambahan anggaran ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD dan Badan Anggaran Banggar DPRD. Tujuannya agar pelayanan Damkar ke masyarakat bisa lebih cepat dan maksimal.
Ketua Komisi I Agung Supirno mengingatkan, tugas Damkar sekarang sudah meluas. Tidak hanya memadamkan api, tapi juga evakuasi korban bencana, menangkap hewan berbahaya, sampai edukasi mitigasi kebakaran.
“Damkar itu pelayanan kemanusiaan. Sarana prasarananya wajib diprioritaskan,” tegas Agung.Dari hasil dialog, kebutuhan mendesak yang disorot: APD baru, mobil rescue, armada pemadam tambahan, dan pembangunan pos Damkar di wilayah utara Cirebon.Agung menyebut mobil rescue penting untuk penanganan ular, lebah, biawak, atau evakuasi skala kecil. “Kalau pakai mobil pemadam besar malah susah masuk gang, bikin macet, warga juga berkerumun,” ujarnya.
Komisi I juga mendorong PDAM mengoptimalkan hidran. “Minimal tiap ruas jalan ada 1 hidran aktif. Jangan sampai petugas kehabisan air saat kebakaran,” kata politisi Golkar itu.
Anggota Komisi I Imam Yahya SfilI menambahkan, BMKG memprediksi El Nino tahun 2026. DPKP harus siapkan SDM dan pembagian tugas mitigasi sejak dini.
Kepala DPKP Andi Riskiyanto membeberkan total kebutuhan sarpras Damkar sekitar Rp12 miliar. Saat ini Damkar cuma punya belasan APD, padahal idealnya 1 petugas 1 APD. Dari 10 armada, hanya 6 yang masih jalan. Sisanya sering mogok.
“Kalau armada tidak prima, kecepatan respon dan keselamatan petugas taruhannya,” kata Andi.Masalah lain: belum ada pos Damkar di utara kota. Petugas sering terhambat perlintasan kereta saat ke lokasi. “Kami sedang cari lahan untuk pos baru supaya response time lebih cepat,” jelasnya.
Turut hadir Wakil Ketua Komisi I Syaifurrohman dan Anggota Komisi I Imam Yahya FilI.
(Humas DPRD Kota Cirebon/cakra)
