Majalengka, G.-
Dalam menyikapi tahun politik jelang pelaksanaan Pemilu tahun 2024, Gerakan Masyarakat Dan Aktivis Majalengka (GARDA) Majalengka sampaikan aspirasi dan petisi ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat Jalan RE Martadinata Bandung, pada Jumat pagi (15/12/23).

Rombongan diterima Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar, Ade Sutiawarman melalui Kasi Humas Cahya.

Dikatakan Ketua GARDA Majalengka, DB Setiabudi bahwa menyikapi adanya kegaduhan kegaduhan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan masyarakat Majalengka.

“Kedatangan kami, melalui silaturahmi ini akan menyampaikan aspirasi dan petisi terkait kondisi yang terjadi di Majalengka saat ini. Garda Majalengka adalah forum silaturahmi masyarakat Majalengka untuk membangun Majalengka. Agar tujuan pembangunan bisa tercapai, maka diperlukan kedamaian, ketentraman dan rasa toleransi yang tinggi yang harus dimiliki oleh masyarakat Majalengka, ” papar Budi.

Sambung dia, Garda Majalengka tidak mengharapkan kegaduhan kegaduhan yang terjadi baik di media sosial ataupun gerakan gerakan yang mengatasnamakan masyarakat Majalengka tentang kondisi Majalengka yang merupakan pemikiran sekelompok orang, namun kenyataannya mayoritas masyarakat Majalengka tidak mendukung dan tidak sependapat dengan adanya gerakan atau pendapat dari sekelompok orang tersebut, ” jelasnya.

“Garda Majalengka ingin menyampaikan pendapat pendapatnya kepada Kejaksaan Tinggi Jabar, selanjutnya kultur atau budaya Majalengka yang menjunjung tinggi adat istiadat yang sopan, gemah ripah loh jinawi asas gotong royong, memiliki kekayaan yang melimpah, subur makmur serta keadaan wilayah yang tertib, aman, sejahtera dan kondusif, ” terang Budi.

Selanjutnya, dikatakan Asep Nurdiansyah aktivis di Facebook Suara Masyarakat Majalengka yang mempunyai pengikutnya sebanyak 24 Ribu lebih.

“Secara karakter masyarakat Majalengka adalah cinta damai, cinta kerukunan dan kebersamaan, sangat menghindari konflik apalagii perpecahan. Saya sangat mendukung sepenuhnya pihak Kejaksaan Tinggi Jabar dalam menjadi independensi penegakkan hukum terutama di tahun politik seperti sekarang ini. Munculnya penekanan dalam menangani suatu kasus menjadi pihak Kejati akan terjebak dalam kepentingan kelompok tertentu. Saya percaya pentingnya penegak hukum dalam mengedepankan profesionalitas dan objektivitas dalam penegakkan hukum, ” papar Asep.

Masih di tempat yang sama, Kasi Humas Kejati Jabar, Cahya mengatakan bahwa terkait dengan tahun politik, kami Kejaksaan Tinggi Jabar sudah ada petunjuk dari pimpinan agar lebih profesional.

“Terkait adanya ormas yang mengatasnamakan dan memberikan lapdu atas nama masyarakat, kami tetap menerima, akan tetapi selanjutnya kami akan menganalisa terkait apa yang disampaikan. Untuk kinerja Jaksa Kejaksaan Tinggi Jabar maupun di Kejari yang berada di wilayah hukum Jawa Barat tetap bekerja sesuai SOP, ” terangnya.

Petisi yang disampaikan GARDA Majalengka adalah mendukung penegakkan hukum yang dilakukan Kejati Jabar selama tidak ditunggangi kepentingan politik, kemudian masyarakat Majalengka berkarakter cinta damai, santun beretika jika ada gerakan gerakan yang tidak beretika dan menggunakan kata kasar atau kotor yang bertujuan memprovokasi bukanlah masyarakat Majalengka tetapi ditunggangi kepentingan yang lain atau dibayar, serta kami masyarakat Majalengka tidak pernah mewakilkan atau diwakilkan untuk melakukan gerakan anti pemerintah, jika ada demikian bukanlah masyarakat Majalengka sesungguhnya. (eka)