Bandung Kota,G.-
DPP LSM PBBI ( Patriot Berintegritas dan Berwawasan Indonesia ) yang dibawah Pimpinan Iman Irawan Sentosa selaku Ketua Umum, dan Sekretaris Umum, Su’eb Syafeiyah, beserta jajaran kepengurusan melaksanakan Audensi ke Instansi Pemerintahan Dinas Kesehatan Kota Bandung yang beralamat Jalan Supratman No 73 Kota Bandung, (10/02/2023 ).

Sebuah pertemuan resmi yang diadakan antara Dinkes Pemkot Bandung dengan Ketua Ketua LSM PBBI beserta jajarannya, semata memenuhi undangan resmi berisi sebuah permintaan untuk melakukan pertemuan.

Adapun pertemuan ini salah satu silaturahmi DPP LSM PBBI Indonesia yaitu masukan, usulan dari pihak LSM PBBI bagaimana salah satunya peningkatan fasilitas Dinas Kesehatan kepada masyarakat .

Adapun pembahasan dalam kegiatan tersebut adalah Regulasi BPJS Non premi, Rumkit Umum suka memberikan kesulitan dalam pelayanan, bagaimana keterlibatan Dinkes kepada masyarakat, dan Mitra Jangka Panjang.

Membahas tentang minimnya pengetahuan masyarakat tentang BPJS kesehatan yang berbayar.
Karena kebanyakan Rumah sakit umum selalu mengedepankan pembayaran bukannya dari sisi kemanusiannya. Akan tetapi fakta realitasnya yang terjadi.
Kita selaku lembaga yang berbadan hukum harus bisa memfasilitasi masyarakat.

Kebijakan untuk Masyarakat itu ada dari Pihak Rumahsakit atau ada di BPJS.
“Jaminan kesehatan itu adalah hak seluruh rakyat, sebetulnya hal ini akibat dari pandemi covid-19 ini memporak porandakan perekonomian sehingga tatanan jadi kalau balau”, ujar Sekertaris Dinkes Kota Bandung Pak Sony dalam pemaparannya.

“Dari Dinas Kota Bandung sudah memberikan jaminan kepada masyarakat miskin khususnya dengan menggunakan (UHC) Universal Health Coverage

Demi memastikan seluruh masyarakat memahami dengan baik soal hak dan kewajiban dan prosedur pelayanan kesehatan peserta JKN Dinas Kesehatan Kota Bandung , Mengundang kepada LSM PBBI untuk mengulas seluk beluk implementasi program JKN dan UHC ( Universal Health Coverage )

LSM memegang peran penting sebagai jembatan informasi antara BPJS kesehatan dengan masyarakat melalui kegiatan audensi ini. Adapun Dinas Kesehatan Kota Bandung tersebut mengevaluasikan pelaksanaan program Universal Health Coverage ( UHC ).
Salah satu kepengurusan LSM PBBI , Kabid kesehatan dan sosial ( Jimi Setiadi ) mengutarakan tentang bidang pelayanan kepada salah satu intansi pemerintahan yang di utarakan kepada SEKDIS Dinas Kesehatan (DINKES) Kota Bandung tentang pelayanan kesehatan kepada masyarakat tentang UHC ( Universal Health Coverage ).

Pemerintahan Dinas Kesehatan Kota Bandung ( DINKES ) Menjawab apa yang di utarakan oleh LSM PBBI .

Pemerintahan bersama masyarakat berkomitmen untuk mencapai pelayanan kesehatan semesta agar semua orang atau masyarakat memiliki askes untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komperensif dan tanpa hambatan finasial atau biaya ujar Dr Sony selaku SEKDIS Dinas Kesehatan Kota Bandung ( DINKES ).

Beberapa jenis Rumahsakit yang berinisal D,A, dan B, kalau Rumah Sakit Type B dalam beberapa pelayanan ada yang kurang / tidak kumplit.
Ada Rumah Sakit yang melayani kumplit salah satunya adalah Sentosa Center (Kebonjati dan Hasan Sadikin), jelas Pak Sekdis Dinkes Kota Bandung.
Dan masyarakatpun harus mengetahui bahwa SKTM sudah di hapus dan di jadikan JKN.
UHC itu tidak berbayar asalkan memenuhi persyaratannya.

Dasarnya kita datang kesini supaya gampang dalam penyampaiannya kepada masyarakat, ujar Sekum LSM PBBI dalam memberikan penjelasan kepada Sekdis Dinkes Kota Bandung.

Kesimpulan dari Audiensi ini adalah berobat dengan menggunakan UHC, tutup pak Sekdis Dinkes Kota Bandung dalam menjelaskan keterangannya.
(Iwan)