CIREBON, G.-
Memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Pemerintah Kota Cirebon memaknai kemerdekaan bukan hanya lewat upacara. Bagi Pemkot, kemerdekaan paling nyata adalah ketika warga bisa mengakses pelayanan publik yang mudah, cepat, adil, dan pembangunan yang mendukung aktivitas sehari-hari.

Pemkot Cirebon terus membenahi pelayanan publik. Mulai dari administrasi kependudukan, kesehatan, perizinan, hingga layanan digital dan tatap muka. Semua terintegrasi di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cirebon agar warga tidak perlu ke banyak tempat.

Upaya ini dirasakan langsung oleh warga. Zardin Harlan (51) dari Kesenden, Kejaksan, mengaku petugas kini lebih ramah.
“Pelayanan saat ini saya selalu merasakan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun,” ujarnya.

Senada, Juhaeriyah (38), ibu rumah tangga, merasakan kemudahan dari layanan online. “Sekarang terasa lebih mudah dan cepat, terutama karena adanya layanan secara online,” katanya.

Bagi Widyo Priatno (47), pengemudi ojol di Syekh Magelung, kemerdekaan juga terasa dari infrastruktur. “Kalau kami para ojol mah berharap jalan mulus. Karena kalau jalan rusak, kendaraan cepat rusak juga,” ujarnya. Ia juga mengapresiasi penataan kawasan Sungai Sukalila yang kini lebih tertib.

Momentum pembenahan ini dikuatkan bertepatan dengan peringatan HUT RI ke-81 tahun 2026. Sejumlah capaian Pemkot Cirebon juga tercatat di tahun 2025-2026.

Pembenahan dilakukan di seluruh titik layanan Kota Cirebon, dengan pusatnya di MPP Kota Cirebon. Penataan infrastruktur juga menyasar ruang publik seperti kawasan Sungai Sukalila.

Bagi Pemkot, pelayanan yang mudah dan adil adalah bentuk kemerdekaan. “Pelayanan publik yang mudah, cepat, dan adil merupakan salah satu bentuk kemerdekaan bagi masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik tanpa dipersulit,” kata Juhaeriyah.

Komitmen itu dibuktikan lewat sederet penghargaan 2025-2026: UHC Awards 2026, Opini WTP ke-10 berturut-turut, Terbaik 1 Pengendalian Inflasi Apresiasi Pemda Berprestasi 2026, Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman RI 2025, hingga Public Service Award 2026 Jawa Barat.

Namun Pemkot Cirebon menegaskan penghargaan bukan garis finish. PR masih ada: memperkuat sosialisasi persyaratan agar warga tak bolak-balik, meratakan layanan digital, dan mempercepat respon keluhan.
“Harapannya lebih ditingkatkan lagi dalam hal sosialisasi ke masyarakat, dari Pemkot, kecamatan, kelurahan, RW, sampai RT,” harap Zardin.

Bagi Pemkot Cirebon, kemerdekaan harus terus diisi dengan kerja. Bekerja mendengar, memperbaiki, dan meningkatkan pelayanan. Karena kemerdekaan tidak cukup dirayakan, tapi harus dirasakan setiap hari oleh warga Kota Cirebon.

(Adv)