Brebes,G.-

Semangat gotong royong dalam menekan kemiskinan ekstrem dan memperkuat swasembada pangan ditegaskan dalam Kunjungan Kerja Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Drs Ahmad Luthfi SH, di Pendopo Kabupaten Brebes, Kamis (7/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Gubernur menyerahkan berbagai bantuan pemerintah provinsi secara simbolis didampingi Bupati Brebes Hj Paramitha Widya Kusuma SE MM, Wakil Bupati Brebes Wurja SE, serta jajaran pejabat terkait.

Ahmad Luthfi menegaskan, penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Menurutnya, pemerintah provinsi bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Ketenagakerjaan telah sepakat untuk memberi perhatian khusus kepada 10 kabupaten/kota dengan kategori kemiskinan tinggi, termasuk Brebes.

“Kabupaten yang masuk kategori prioritas harus kita keroyok bersama-sama. Ini bukan berarti Brebes miskin sekali, tidak. Brebes itu luar biasa, wilayahnya luas, penduduknya banyak, dan berbatasan langsung dengan Jawa Barat,” ujar Ahmad Luthfi.

Ia menjelaskan, parameter kemiskinan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga pendidikan dan akses kesejahteraan masyarakat. Salah satu perhatian serius pemerintah adalah tingginya angka anak putus sekolah yang masih harus membantu orang tua bekerja.

“Sekitar 5.000 masyarakat putus sekolah harus kita sekolahkan gratis. Kalau tidak diberi atensi, wilayah ini bisa tertinggal,” katanya.

Selain pengentasan kemiskinan, Gubernur juga menekankan pentingnya penguatan sektor pangan. Jawa Tengah, kata dia, telah ditargetkan menjadi salah satu lumbung pangan nasional pada 2026 dengan produksi gabah kering giling minimal mencapai 10 juta ton.

Untuk itu, ia meminta dinas pertanian provinsi berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Brebes guna memetakan potensi kekeringan dan menjaga produktivitas pangan. “Swasembada pangan Jawa Tengah yang berkontribusi 15,6 persen nasional harus tetap dipertahankan. Kalau perlu, Jawa Tengah menjadi nomor satu di Indonesia,” tegasnya.

Menurut Ahmad Luthfi, keberhasilan pembangunan hanya bisa dicapai melalui kolaborasi antarpemerintah, OPD, hingga masyarakat. Ia menyebut konsep collaborative government harus berjalan hingga tingkat desa agar setiap persoalan sosial dapat ditangani bersama.

“Begitu ada problem di desa atau kecamatan, seluruh dinas harus ikut menyelesaikan. Jadi tugas bupati dan DPR menjadi lebih ringan karena seluruh elemen bergerak bersama,” ungkapnya.

Bupati Brebes Hj Paramitha Widya Kusuma menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang pada 2026 mengalokasikan bantuan senilai Rp28,01 miliar untuk Kabupaten Brebes.

“Bantuan ini sangat besar artinya bagi kami karena menjangkau hampir seluruh dimensi kemiskinan,” ujar Paramitha.

Ia merinci, bantuan tersebut meliputi Rp16,55 miliar dari Dinas Pendidikan untuk uang sekolah bagi 101 sekolah dan lembaga pendidikan, Rp7,03 miliar dari Dinas Pertanian dan Peternakan untuk rehabilitasi 28 paket irigasi tersier serta benih saprodi, hingga Rp1,52 miliar dari Dinas Sosial untuk bansos Kajen, usaha ekonomi produktif, dan kelompok usaha bersama.

Selain itu, terdapat bantuan Rp900 juta dari Dinas Perumahan dan Permukiman untuk pembangunan 18 rumah baru bagi korban bencana, serta dukungan dari sejumlah OPD lainnya seperti Dinas Komdigi, ESDM, Kelautan, Ketahanan Pangan, Permasdes, dan Biro Kesra.

Tak hanya fokus pada kemiskinan, Pemprov Jawa Tengah juga memberikan dukungan Rp11 miliar untuk peningkatan kawasan wisata melalui pembangunan ruas jalan menuju Waduk Penjalin di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan. Sementara Rp1,42 miliar dialokasikan untuk revitalisasi bangunan pelatihan kerja guna meningkatkan keterampilan pencari kerja di Brebes.

“Inilah cara berpikir yang utuh. Kemiskinan kita keroyok dari hulunya, ekonomi rakyat kita tumbuhkan lewat wisata, dan kompetensi tenaga kerja kita siapkan melalui pelatihan,” kata Paramitha.

Bupati juga menegaskan, Pemkab Brebes telah menjalankan berbagai program konkret dalam pengentasan kemiskinan ekstrem melalui tagline Brebes Beres. Beberapa capaian di antaranya penurunan angka stunting dari 23,1 persen menjadi 13,1 persen, renovasi 1.375 rumah tidak layak huni, jambanisasi bagi 1.581 rumah tangga, layanan kesehatan door to door untuk lebih dari 204 ribu warga, hingga program Gas Rolas yang berhasil mengembalikan 628 anak putus sekolah ke bangku pendidikan.

Dalam sektor pangan, Brebes disebut tetap menjadi salah satu penopang utama Jawa Tengah. Kabupaten ini menyumbang 60 persen produksi bawang merah Jawa Tengah dan 20 persen produksi nasional, bahkan telah menembus pasar Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Produksi padi Brebes pada 2025 juga melampaui target, dari 575 ribu ton menjadi 607 ribu ton.

Paramitha berharap dukungan Pemprov Jawa Tengah terus berlanjut, khususnya untuk program RTLH, sanitasi, perluasan sekolah kemitraan, dan layanan dokter spesialis keliling bagi masyarakat pelosok desa.

“Dengan dukungan pemerintah provinsi, kami optimistis target penurunan angka kemiskinan Jawa Tengah dapat tercapai lebih cepat, dan Brebes siap menjadi salah satu kontributor utamanya,” pungkasnya.

Usai kegiatan di Pendopo, Gubernur dijadwalkan meninjau tiga lokasi intervensi penanganan kemiskinan ekstrem, yakni sekolah kemitraan di SMK Muhammadiyah Wanasari, PT Gold Emperor di Tanjung sebagai contoh penyerapan tenaga kerja lokal, serta rumah tidak layak huni di Desa Buara, Kecamatan Ketanggungan.

(Soca/ Bayu Arfi)